BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat 2026. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) A. Fatoni membuka kegiatan itu di Ballroom Hotel Novotel Bandarlampung, Selasa (14/7/2026).
Rakornas menjadi forum strategis pemerintah pusat, daerah, Polri, dan PT Jasa Raharja memperkuat sinergi pelayanan Samsat guna mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara nasional.
Rakornas Samsat 2026 bertema “Sinergi Pelayanan Samsat yang Profesional dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), SWDKLLJ, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB”
Mewakili Gubernur Lampung, Marindo Kurniawan mengapresiasi atas kepercayaan menjadikan Lampung tuan rumah Rakornas Samsat 2026. Menurutnya, forum ini momentum memperkuat kolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Masyarakat tak lagi melihat batas kewenangan. Yang diharapkan pelayanan cepat, sederhana, transparan, mudah diakses, dan pasti. Tantangan ini harus kita jawab bersama,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan PKB dan BBNKB masih menjadi penyumbang utama PAD. Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui opsen PKB dan opsen BBNKB kian memperkuat sinergi fiskal provinsi dan kabupaten/kota.
“Keberhasilan ke depan tak ditentukan besarnya kewenangan, tapi kemampuan membangun sinergi operasional, mengintegrasikan data dan layanan, serta menghadirkan pelayanan mudah,” tegasnya.
Marindo mendorong transformasi digital melalui integrasi data kendaraan, kependudukan, perpajakan, hingga kecelakaan lalu lintas. Ia juga meminta perluasan sistem pembayaran digital bersama perbankan agar masyarakat mudah memenuhi kewajiban pajak.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni menegaskan Rakornas ini penting untuk memperkuat sinergi dan mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan. Ia menyoroti penurunan realisasi PKB nasional dari Rp57,57 triliun pada 2024 menjadi Rp45,99 triliun pada 2025 atau turun Rp11,58 triliun.
“Banyak kendaraan baru bayar pajak, tapi kendaraan lama masih banyak yang belum. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus lapor ke kepala daerah agar diambil kebijakan strategis,” kata Fatoni.
Fatoni menyebut kepala daerah memiliki kewenangan memberikan stimulus seperti relaksasi, pengurangan, hingga pemutihan pajak. Ia juga mendorong lima inovasi layanan, yaitu digitalisasi, drive thru, Samsat Keliling, Gerai Samsat, dan layanan door to door. Contohnya Samsat Malam Minggu di Jawa Barat, Samsat di pusat kuliner Kalimantan Selatan, hingga aplikasi pelayanan digital terpadu di Banten.
Ia merinci lima agenda strategis transformasi Samsat Nasional, yakni memperkuat sinergi kelembagaan, membangun satu data kendaraan nasional, percepatan digitalisasi, strategi peningkatan kepatuhan, dan optimalisasi peran pemerintah kabupaten/kota dalam opsen PKB.
“Ke depan membayar pajak kendaraan harus semudah beli pulsa atau token listrik,” ujarnya.
Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menambahkan, hingga Juni 2026 terdapat 51,9 juta kendaraan jatuh tempo PKB. Baru 24 juta yang bayar atau tingkat kepatuhan 46,28 persen. Sekitar 27 juta kendaraan belum bayar.
“Tantangan ini hanya bisa diatasi dengan big data, integrasi informasi lintas instansi, dan analisis data komprehensif. Sinergi Pemerintah Daerah, Korlantas Polri, dan PT Jasa Raharja harus ditingkatkan menjadi orkestrasi berbasis data,” kata Awaluddin.
Hadir dalam kegiatan ini Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana, perwakilan Korlantas Polri, Kepala Bapenda se-Indonesia, dan pemangku kepentingan Samsat nasional. (kmf)
